0
0
Pelayanan Unjuk Rasa Polri Sesuai Standar HAM Internasional – Unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk hak menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka demokrasi, unjuk rasa memainkan peran penting sebagai alat kontrol sosial, di mana masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan meminta perubahan. Namun, meskipun dijamin secara hukum, penyelenggaraan unjuk rasa sering kali berpotensi menimbulkan ketegangan antara pihak yang berdemonstrasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki cara mereka menangani unjuk rasa, dengan menyesuaikan prosedur dan pendekatan yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Reformasi ini bertujuan untuk menghindari penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dan menjaga agar penegakan hukum tetap menghormati hak dasar setiap individu. Pelayanan unjuk rasa Polri yang berbasis pada standar HAM internasional menjadi langkah maju dalam menciptakan kondisi yang lebih kondusif, aman, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Transformasi Pelayanan Polri
Pada masa lalu, penanganan unjuk rasa oleh aparat seringkali dikritik karena dianggap terlalu represif dan cenderung menggunakan kekuatan fisik yang berlebihan. Penegakan hukum dalam unjuk rasa kadang disertai dengan tindakan kekerasan terhadap demonstran, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini memicu ketegangan dan bahkan memunculkan kekerasan lebih lanjut, baik antara aparat dengan massa maupun di kalangan demonstran sendiri.
Reformasi kepolisian yang mengarah pada penerapan standar HAM internasional dimulai pada akhir dekade 2010-an, di mana Polri mulai menyadari pentingnya untuk tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu yang berunjuk rasa tidak dilanggar. Salah satu tonggak penting dalam perubahan ini adalah adopsi doktrin kepolisian yang lebih humanis, yang menekankan pada pendekatan persuasif, dialog, dan pengendalian massa yang minim kekerasan.
Dalam upaya menjamin pelayanan yang lebih baik dalam penanganan unjuk rasa, Polri kini mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional, yang juga merupakan bagian dari kewajiban negara Indonesia sebagai anggota PBB untuk menghormati konvensi-konvensi internasional terkait HAM, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diadopsi oleh Indonesia pada tahun 2006. Dalam konteks ini, penanganan unjuk rasa tidak lagi hanya berkisar pada aspek pengendalian massa. Tetapi juga pada penghormatan terhadap kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul, dan hak untuk menyuarakan protes tanpa ancaman intimidasi atau kekerasan.
Penerapan Standar HAM Internasional
Penerapan standar HAM internasional dalam pelayanan unjuk rasa mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
1. Hak untuk Berdemonstrasi
Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan konstitusi negara. Hak ini dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945, yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Dalam kerangka ini, Polri bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh aparat itu sendiri.
2. Penggunaan Kekerasan yang Proporsional
Salah satu prinsip penting yang diadopsi Polri dalam menangani unjuk rasa adalah pembatasan penggunaan kekerasan. Polri kini diharuskan untuk mengutamakan pendekatan non-kekerasan dalam menangani demonstrasi, dengan hanya menggunakan kekuatan fisik jika diperlukan dan dengan proporsional. Penggunaan gas air mata, misalnya, hanya diperbolehkan dalam situasi yang benar-benar membahayakan keselamatan umum atau ketika massa mulai berpotensi merusak fasilitas publik. Bahkan dalam hal ini, Polri juga diharuskan untuk meminimalkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan warga.
3. Pendekatan Persuasif dan Dialogis
Polri semakin memprioritaskan pendekatan persuasif dan dialogis dalam penanganan unjuk rasa. Hal ini dimulai dengan dialog terbuka antara perwakilan massa dengan pihak kepolisian untuk menyepakati tempat, waktu, dan bentuk kegiatan unjuk rasa. Tujuan dari dialog ini adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menghindari ketegangan yang tidak perlu. Di banyak kesempatan, petugas Polri juga dilatih untuk berbicara langsung dengan para demonstran dan mencari solusi damai bagi masalah yang mereka suarakan.
4. Pelatihan untuk Aparat Kepolisian
Untuk memastikan bahwa standar HAM internasional diterapkan dengan baik, Polri telah melakukan reformasi internal yang signifikan. Salah satu langkah utama adalah memberikan pelatihan kepada aparat kepolisian dalam hal penanganan unjuk rasa yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Pelatihan ini mencakup cara berinteraksi dengan massa, pengendalian emosi, serta pengetahuan tentang hak-hak asasi manusia. Dalam pelatihan ini, aparat juga diajarkan untuk mengenali perbedaan antara kelompok demonstran yang ingin menyampaikan protes secara damai dan kelompok yang mungkin memiliki niat untuk melakukan kerusuhan.
5. Transparansi dan Akuntabilitas:
Salah satu tantangan utama dalam penanganan unjuk rasa adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Polri kini mulai menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas selama unjuk rasa. Misalnya, penggunaan kamera body cam pada petugas kepolisian yang bertugas di lapangan. Untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak demonstran.
6. Penghormatan terhadap Keberagaman
Dalam setiap penanganan unjuk rasa, Polri juga berkomitmen untuk menghormati keberagaman opini dan kebebasan berpendapat. Terlepas dari latar belakang politik, etnis, atau agama. Hal ini mengarah pada upaya untuk menghindari segala bentuk diskriminasi dalam penanganan massa. Dengan memastikan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang diperlakukan. Dengan cara yang tidak adil atau melanggar hak mereka untuk menyuarakan pendapat.
Tantangan dalam Penerapan Standar HAM
Meskipun Polri telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan unjuk rasa sesuai dengan standar HAM internasional. Masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketegangan yang muncul dalam unjuk rasa yang melibatkan kelompok-kelompok dengan agenda yang berbeda. Di mana beberapa kelompok mungkin menggunakan kekerasan atau merusak fasilitas umum. Dalam situasi semacam ini, tugas Polri menjadi semakin kompleks. Karena mereka harus menjaga keseimbangan antara menjaga ketertiban umum dan memastikan hak-hak individu tetap dihormati.
Selain itu, resistensi dari sebagian aparat kepolisian yang masih terbiasa dengan pendekatan otoriter dalam menangani demonstrasi juga menjadi kendala. Oleh karena itu, meskipun sudah ada pelatihan, transformasi budaya di tubuh Polri menjadi hal yang penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.
Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi
Salah satu cara untuk memastikan bahwa standar HAM internasional diterapkan dengan baik adalah melalui pengawasan dan evaluasi yang independen. Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi bagaimana Polri menangani unjuk rasa. Keterlibatan publik dalam proses pengawasan ini dapat meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan.
Kesimpulan
Pelayanan unjuk rasa Polri yang kini berbasis pada standar HAM internasional merupakan langkah positif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang lebih adil dan manusiawi. Dengan mengedepankan pendekatan yang persuasif, mengurangi kekerasan, dan menghormati hak-hak asasi manusia, Polri tidak hanya menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban. Tetapi juga untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat tetap dihormati. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya. Transformasi ini menunjukkan komitmen Polri untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia.
