0
0
Peran Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Orde Baru – Pada masa pemerintahan Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Demokrasi Pancasila menjadi ideologi dan landasan politik yang digunakan untuk membenarkan eksistensi rezim tersebut. Di bawah Orde Baru, Indonesia mengadopsi model pemerintahan yang terpusat, dengan Soeharto memegang kendali penuh atas segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun secara teori negara Indonesia tetap menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila, dalam praktiknya, sistem ini cenderung bersifat otoriter dan sangat terkontrol. Artikel ini akan membahas bagaimana Demokrasi Pancasila diterapkan dalam pemerintahan Orde Baru, serta peran dan implikasinya terhadap kehidupan politik dan masyarakat Indonesia.
Latar Belakang Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, tidak hanya menjadi dasar filsafat negara, tetapi juga menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori, Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kehidupan politik yang adil, sejahtera, dan demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah.
Namun, dalam konteks Orde Baru, Demokrasi Pancasila menjadi alat untuk membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat terpusat dan mengendalikan kebebasan politik. Hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan makna demokrasi yang sesungguhnya, di mana suara rakyat seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah pemerintahan.
Demokrasi Pancasila dalam Kerangka Pemerintahan Orde Baru
Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966, Indonesia memasuki periode Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Pemerintahan ini ditandai dengan kebijakan politik yang sangat otoriter dan terpusat. Demokrasi Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar bagi kehidupan politik yang inklusif dan partisipatif, dalam prakteknya justru digunakan sebagai pembenaran bagi kekuasaan yang terpusat di tangan eksekutif, terutama di bawah kepemimpinan Soeharto. Dalam sistem Demokrasi Pancasila versi Orde Baru, terdapat beberapa elemen yang dijadikan acuan, yaitu:
1. Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang mengarahkan seluruh kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Sehingga Pancasila digunakan untuk mengikat seluruh lapisan masyarakat agar tunduk pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila tersebut. Namun, dalam prakteknya, Pancasila seringkali dimanfaatkan untuk meredam perbedaan pendapat dan mengalihkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
2. Kekuasaan Terpusat
Pada masa Orde Baru, Soeharto sebagai presiden memegang kendali penuh atas pemerintahan. Meskipun terdapat lembaga-lembaga negara yang seharusnya memiliki fungsi pengawasan dan pemisahan kekuasaan. Kenyataannya lembaga-lembaga tersebut sering kali berada di bawah pengaruh langsung Soeharto. Demokrasi yang seharusnya berbasis pada pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances menjadi tidak efektif, karena eksekutif memiliki kendali yang sangat kuat.
3. Musyawarah dan Mufakat
Salah satu prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam teori, ini mencerminkan cara pengambilan keputusan yang mengutamakan konsensus dan menghindari voting atau keputusan mayoritas yang dapat memicu perpecahan. Namun, dalam praktiknya, musyawarah di bawah Orde Baru sering kali lebih bersifat simbolis dan tidak mengakomodasi keberagaman pandangan. Keputusan-keputusan penting lebih sering diambil oleh Soeharto dan para pejabat tinggi tanpa melibatkan partisipasi luas dari masyarakat.
4. Pengendalian Partai Politik
Partai politik dalam sistem Orde Baru sangat dibatasi. Pada tahun 1973, dua partai utama, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Islam, digabungkan menjadi dua kelompok besar yang disebut Golkar dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Golkar, sebagai partai penguasa, memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam politik Indonesia, sementara partai-partai lain hanya memiliki peran terbatas. Demokrasi yang seharusnya memberikan ruang bagi berbagai suara politik justru dibatasi oleh sistem yang mengutamakan stabilitas politik atas kebebasan berekspresi.
5. Keterbatasan Kebebasan Berpendapat dan Media
Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara dan media yang bebas. Namun, di bawah Orde Baru, kebebasan ini sangat dibatasi. Media massa yang ada hanya dapat menyampaikan informasi yang sesuai dengan kepentingan pemerintah. Segala bentuk kritik terhadap pemerintah atau Soeharto dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan sering kali direspons dengan tindakan represif.
Pancasila sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan
Dalam pemerintahan Orde Baru, Pancasila tidak hanya digunakan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto. Dalam hal ini, Soeharto menggunakan Pancasila untuk menanggulangi berbagai kritik terhadap kebijakannya. Dengan menggunakan simbolisme Pancasila, Soeharto mencoba menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Namun, meskipun Pancasila menjadi dasar ideologi negara, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang diambil oleh Orde Baru bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berpendapat, dan kesenjangan sosial yang semakin lebar menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip Pancasila dan kenyataan sosial politik pada masa itu.
Implikasi Demokrasi Pancasila dalam Orde Baru
Meskipun secara teori Demokrasi Pancasila seharusnya mendorong kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. pada kenyataannya sistem ini lebih berfungsi sebagai alat pengontrolan dan pembenaran atas kekuasaan yang otoriter. Implikasi dari penerapan Demokrasi Pancasila dalam Orde Baru dapat dilihat dalam beberapa hal berikut:
- Pelemahan Partisipasi Politik
Pembatasan terhadap partai politik dan media menyebabkan terjadinya pelemahan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Rakyat Indonesia hanya diberikan pilihan terbatas dalam proses politik, dan kebebasan berbicara serta menyampaikan pendapat sangat dibatasi. Hal ini mengarah pada kurangnya dialog antara pemerintah dan rakyat, serta rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. - Peningkatan Kesenjangan Sosial
Di bawah Orde Baru, meskipun ada kemajuan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial antara kelas atas dan kelas bawah semakin tajam. Pembangunan ekonomi lebih menguntungkan kelompok elit politik dan pengusaha besar yang dekat dengan kekuasaan. Rakyat biasa, terutama yang tinggal di pedesaan, tetap hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. - Tindakan Represif terhadap Opini yang Berbeda
Salah satu dampak buruk dari penerapan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah tindak kekerasan dan represi terhadap siapa saja yang berusaha mengkritik pemerintah. Organisasi-organisasi yang dianggap subversif atau oposisi sering kali dibubarkan, dan individu yang dianggap ancaman terhadap pemerintah sering kali diintimidasi atau dipenjara tanpa proses hukum yang adil. - Stabilitas Politik yang Rapuh
Meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik jangka pendek, sistem yang sangat terpusat dan otoriter ini pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Ketika ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi semakin mengemuka. Serta ketika Soeharto mulai kehilangan dukungan, stabilitas yang dibangun di atas landasan yang rapuh ini akhirnya runtuh pada tahun 1998.
Kesimpulan
Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan pengendalian, daripada sebagai sistem demokrasi yang sesungguhnya. Pemerintahan Soeharto, meskipun secara formal tetap menjunjung Pancasila. Cenderung mengabaikan nilai-nilai dasar Demokrasi Pancasila, seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik yang luas, dan pemerintahan yang transparan. Sebagai hasilnya, meskipun negara Indonesia terlihat stabil dan maju dalam aspek ekonomi. Demokrasi di bawah Orde Baru mengalami pembelengguan yang berdampak panjang terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia.
Penerapan Demokrasi Pancasila di era Orde Baru menunjukkan bahwa tanpa adanya keseimbangan antara kebijakan politik, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebuah negara dapat terperangkap dalam sistem otoritarian yang mengatasnamakan demokrasi.
